pp 38 tahun 2007. TEMPO. pp 38 tahun 2007

PP ini mengatur mengenai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya yang didirikan berdasarkan PP Nomor. 38, LN. PP No. Peraturan BPK No. 78, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenko MarvesNOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU. 38/2007. Tahun. Bentuk: Peraturan Pemerintah: Nomor: 25: Tahun: 2000: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa:. Download. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Judul. 41 Tahun 1999 Kehutanan UU No. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2023. 286kb) Adakah Konsepsi Otonomi Daerah dalam PP 38/2007? oleh: Amelia DayBeranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. 24 Tahun 2007; PP No. 2. 2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016. 17 dan no. 36 Tahun 2009 . PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. 1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507. Disahkan pada 9 Juli 2007, Berlaku mulai 9 Juli 2007. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. I. METADATA PERATURAN. 206, TLN No. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan. PP No. File name PP_No. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2007. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNasional Nomor 2 Tahun 2003 selain itu pula ketentuan PP Nomor 38 Tahun 2007 juga mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat (BPN) dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan izin membuka tanah. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. e. Dalam setiap penyelenggaraan program terdapat petunjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. PP_16_2004 Penatagunaan Tanah. 09 Juli 2007. 38, LN 2023 (101), TLN (6884): 10. (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang. File yang bisa di-download di halaman ini adalah: – Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (word file 132kb) – Penjelasan PP 38/2007 (word file 66kb) – Lampiran (zip file 1. penataan ruang meliputi suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 33 Tahun 2004, UU No. 1997; PP No. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 3K tayangan 20 halaman. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. 3. b. Terima kasih sudah berkunjung. 80, TLN No. 35, LN. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. 17 Tahun 2003; UU No. ABSTRAK PERATURAN. Semoga informasi ini bermanfaat. 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN NTIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK NIDONESAI, Menimbang: a. Kebijakan Privasi Perjanjian Lisensi Syarat & Ketentuan Support Pajakku. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 2017. 2006 No. PP No. UU 6 TAHUN 2014 Pemilihan Kepala Daerah PERPU NO. 38 Th. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG. 8. TEMPO. 2008 No. 38 Tahun 2007, dan PP No. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. PP Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan. E. Hubungan Antar Peraturan. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Indonesia, Pemerintah Pusat. Filter Berdasarkan "Peraturan Menteri". f. id: 4 hlm. 41/2007 yang telah memberi pedoman terinci mengenai penataan organisasi perangkat daerah, PP No. 75KB) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 32 Tahun 2004, UU No. Sumber Daya Air 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Kebijakan dan Standar PEMERINTAH 1. Kebijakan dan Standar. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 41 Tahun 2007 serta dampak yang terjadi dengan rincian diantaranya: Menjelaskan ikhtisar PP No. Lampiran. dalam PP 38 tahun 2007 berada dalam konteks mernaik: • Perubahan Struktur Kementerian Kesehatan • UU SJSN dan BP SJSN yang masih alot • Surveilans tidak lagi di Pusdasure • Peningkatan APBN untuk kesehatan, melalui berbagai mekanisme: Bantuan Sosial, Jamkesmas-Jampersal, dan BOK • Suasana politik di daerah yang tinggi. Bentuk. yang berkaitan dengan PP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jakarta. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 2003 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara DaerahPeraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007: tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota: lampiran peraturan pemerintah no. Peraturan Pemerintah No. Kelembagaan meliputi; pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; pengesahaan dan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009. Login. PP 38 TAHUN 2009: Judul: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 26 Juli 2023 123 kali. UU No. pdf. Keputusan/Peraturan Menteri. 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No. 1 Tahun 1994. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat. Nomor. 89, TLN No. 3 Tahun 2014; PP No. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 6. Permen No. 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan. Ketidakjelasan sanksi apabila batas waktu 2. nomor 38 tahun 2007 . Status Peraturan. Dengan berlakunya. 6 Tahun 2007, UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 10. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan. erick joko. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah No. UNDUH LAMPIRAN. Nomor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006, PP No. 38 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownNOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka. 14 Tahun 2008; PP 16 Tahun 2005; PP 58 Tahun 2005; PP 6 Tahun 2006; PP 38 Tahun 2007; Kepmenoda No 8. Pendidikan. 38, LN. PP 38 TAHUN 2007. 2007 No. 38. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. pada PP 38 tahun 2007 tetang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak,. Katalog Produk. Tanggal Pengundangan. 2008 No. Pp 38 tahun 2016. PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Permen LH No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kebijakan SUB SUB BIDANG 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Amanat dari PP Nomor 38 Tahun 2016 adalah tentang penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian negara/lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Posted By. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. Peraturan Perundang-undangan. Informasi tentang edisi ini. 34, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi KesehatanPP NO 45 TAHUN 2023 Jenis: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 45: Bidang Hukum: Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif: Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan: Jakarta: Tahun: 2007: Sumber-Tanggal Penetapan: 25/09/2023: Deskripsi: Peraturan Pemerintah ini mengatur keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup,. 4578 LL. 25 Tahun 2004, UU No. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan - 737 AA. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5), Pasal 109 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. LN 2007 ( 82 ) : 20 hlm. 8 Tahun 1974, UU No. 37, LN. Peraturan Perundang-undangan. 58 Tahun 2005; PP. Inovasi Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Undang-Undang sektor-sektor terkait serta aturan pelaksanaannya; 7. 2007 No. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 86, TLN No. 8 Tahun 1999; UU No. PP No. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. UU 6 TAHUN 2014 Pemilihan Kepala Daerah PERPU NO. Unduh file pdf untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan tujuan dari peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 9. Judul. Katalog Produk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1985, PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4705, LL SETNEG : 22 HLM. 12 Tahun 2016. 38, jdih. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun. 77, TLN No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.